PRO KONTRA Indonesia has failed to protect West Papuans

Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,^[1] dan untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.

Berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjurus ke arah perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia oleh para pebisnis besar. Proses ini semakin meminggirkan masyarakat adat dan komunitas lokal Indonesia.

Pola induk ekonomi MP3EI yang diluncurkan pemerintah pusat tahun lalu mendukung proyek-proyek swasta skala besar dan sektor publik yang nyaris tidak menghiraukan persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM), lingkungan atau dampak terhadap iklim. Rencana besar tersebut mencakup proyek energi besar, infrastruktur, industri dan agribisnis di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat setempat MP3EI sama saja dengan pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan seperti yang dialami di zaman rezim Suharto. Hal ini karena sejak jatuhnya rezim Suharto hampir tidak ada kemajuan dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat adat atau dalam reformasi hukum yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam.

Akibatnya, konflik soal tanah marak karena komunitas melawan untuk mempertahankan tanah dan penghidupan mereka dari cengkeraman pengembang perkebunan sawit, perusahaan tambang dan penebangan kayu serta pengembang bisnis agribisnis. Beberapa di antara mereka mendapat dukungan dana dari pemodal Inggris. Archipelago Resources, misalnya, adalah perusahaan Inggris yang berkonflik dengan komunitas terkait dengan operasi tambang emas mereka di Sulawesi Utara.

Sementara itu pembangunan yang merusak di Indonesia terus didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah Inggris dan Uni Eropa yang menciptakan kebutuhan akan bahan bakar nabati termasuk di antaranya minyak sawit dari Indonesia.

Perusahaan-perusahaan publik di Inggris terlibat dalam pengerukan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan di Indonesia, seperti BHP Biliton dan Bumi plc yang terlibat dalam proyek pengerukan batubara besar-besaran di Kalimantan. Bumi dan pemegang saham Indonesianya tersangkut banyak kasus pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan, seperti penyerangan brutal terhadap karyawan yang mogok kerja di tambang KPC bulan Maret tahun ini. Jardine Matheson yang menguasai banyak perusahaan sawit di Indonesia dituduh menyebabkan deforestasi dan perusakan keanekaragaman hayati.

Di Papua pasukan militer ditempatkan dalam jumlah besar, terjadi pembiaran pelanggaran HAM oleh aparat keamanan dan pembatasan kebebasan sipil dan politik, semua ini berarti bahwa dampak perampasan tanah dan sumber daya alam lebih parah lagi dialami oleh masyarakat setempat. Pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, seringkali terkait dengan aktivitas penebangan kayu, pertambangan dan perkebunan sawit. Sementara itu masalah bertambah dengan masuknya pendatang dari bagian Indonesia lainnya yang semakin mendesak keberadaan penduduk asli Papua dan sumber daya alam mereka. Dua perusahaan yang terdaftar di Inggris, BP dan Rio Tinto, terlibat jauh dalam pengerukan sumber daya alam di Papua pada proyek Tangguh dan Grasberg.

Kebijakan yang mendorong penggunaan bahan bakar fosil, konversi hutan menjadi perkebunan dan agribisnis serta perusakan sumber daya alam masyarakat yang mereka gunakan secara lestari merupakan malapetaka bagi iklim dan melecehkan komitmen Presiden Indonesia  kepada dunia internasional untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sedikitnya 26% dari skenario ‘business-as-usual’ pada tahun 2020.

Rekomendasi

Down to Earth meminta kepada Pemerintah Inggris untuk:

1. mereformasi peraturan Pemerintah Inggris mengenai perusahaan-perusahaan publik dengan memasukkan soal tanggung gugat (akuntabilitas) terhadap masalah-masalah etika, lingkungan dan hak asasi manusia;
2. memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dan keanekaragaman hayati dimasukkan sebagai kriteria utama dalam peraturan agrofuel yang berkelanjutan di Inggris dan Uni Eropa;
3. memastikan bahwa kebijakan-kebijakan, program-program dan dukungan Pemerintah Inggris terhadap investasi Inggris di Indonesia memperhatikan seruan masyarakat sipil Indonesia untuk memenuhi keadilan iklim dan menghargai kelestarian sumber daya alam serta penghidupan masyarakat adat dan komunitas setempat.

PRO-

OPM is an organization established in 1965 to end the provincial government of Papua and West Papua are currently in Indonesia , formerly known as Irian Jaya , [ 1 ] and to secede from Indonesia.

I Am agree with the motion that Indonesian Government has failed to protect west Papuans. We know that Various policies to support economic growth in Indonesia suggestive dispossession and Indonesia's natural resources by big business . freeport can not prosper West Papuans and we must know that the West Papuans is our brothers under the auspices of the same.

This process lead to further marginalization of indigenous peoples and local communities in Indonesia.

MP3EI economic master plan , which was launched last year the central government to support projects on a large scale private and public sector are almost ignored the issues of human rights ( Human Rights), the environment or the impact on the climate. The big plan includes major energy projects , infrastructure , industry and agribusiness in Indonesia . MP3EI for local people is tantamount to human rights abuses and environmental destruction as experienced in the days of the Suharto regime . This is because since the fall of the Suharto regime almost no progress in terms of protection of the rights of indigenous peoples or in the reform of the law relating to land and natural resources .  means the Indonesian government has violated the 1945 Constitution

article 28 of the Human Rights and Law number 39 of 1999. As a result , conflicts over land intensified due to fight for the defense of the community and their livelihood from the clutches of developers palm plantations, mining and logging and agri- business developer . Some of them received financial support from the British financiers . Archipelago Resources, for example , is a British company that is in conflict with communities in terms of their operating gold mine in North Sulawesi.

Meanwhile destructive development in Indonesia continue to be supported by the policies of the British government and the European Union which created the need for biofuels including palm oil from Indonesia.

Public companies in the UK are involved in natural resource extraction are not sustainable in Indonesia, such as BHP Billiton and Bumi plc involved in dredging projects a massive coal in Kalimantan. Earth and Indonesian shareholders fraught with human rights violations and environmental destruction, such as the brutal assault against striking employees working in KPC mine in March this year. Jardine Matheson which controls many palm oil companies in Indonesia accused of causing deforestation and destruction of biodiversity.

In Papua military forces stationed in large numbers, there omission of human rights violations by security forces and restrictions on civil and political freedom, all this means that the impact of the expropriation of land and natural resources more severe experienced by the local community. Human rights violations, including killings, are often associated with activity logging, mining and oil palm plantations. While the problem increases with the influx of migrants from other parts of Indonesia increasingly urgent presence of indigenous people and their natural resources. Two companies registered in the UK, BP and Rio Tinto, were deeply involved in natural resource extraction in Papua at Tangguh and Grasberg.

Policies that encourage the use of fossil fuels, conversion of forests into plantations and agribusiness as well as the destruction of natural resources people who use it sustainably is a disaster for the climate and harassing the President's commitment to Indonesia to the international community to reduce greenhouse gas emissions at least 26% of the scenarios' business -as-usual 'by 2020.

Recommendation

Down to Earth to ask the British Government to:

1.      reforming the UK Government regulations concerning public companies to include a matter of accountability (accountability) to the problems of ethics, the environment and human rights;

2.      ensure respect for human rights and biodiversity incorporated as key criteria in a sustainable agrofuels regulation in the UK and the European Union;

3.      ensure that policies, programs and support the UK Government to British investment in Indonesia heeded Indonesian civil society to meet the climate justice and respect for the preservation of natural resources and livelihoods of indigenous peoples and local communities.

Organisasi Papua Merdeka merupakan gerakan separatis yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia. Mereka melakukan yang cara-cara sangat ekstrim dalam memecah Provinsi Papua dan Papua Barat keluar dari Pemerintahan Indonesia. Cara-cara ekstrim seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pembentukan sayap militer ini jelas menjadi ancaman bagi keamanan negara. Keberadaan mereka menimbulkan konflik dengan militer Indonesia hingga terjadinya kontak senjata dan timbulnya korban jiwa. Bahkan mereka melakukan dialog diplomatik terhadap negara-negara serumpun (melanesia) untuk dapat pengakuan sebagai sebuah negara.
Gerakan yang dipimpin oleh Benny Wenda ini telah memiliki kantor di beberapa negara, yakni Australia, Inggris, Belanda serta negara kepulauan pasifik. Melalui aktivis-aktivisnya, mereka menyuarakan agar Indonesia membebaskan Papua. Penggalangan petisi-petisi internasionalpun juga dilakukan. Beruntungnya, pemerintah negara Australia, Inggris dan Belanda mengakui kedaulatan NKRI sebagai negara. Namun demikian, upaya pembebasan Papua lebih sering disuarakan oleh aktivis OPM kepada negara-negara Pasifik. Mereka menganggap sebagai negaras satu rumpun akan dapat memberikan dukungan atas pembebasan Papua. Hal itu terbukti dengan konsistensi dukungan negara Vanuatu atas pembebasan Papua. Perpolitikan Vanuatu mendorong berdirinya konsep Melanesia Sosialism yang bertujuan untuk menyatukan ras-ras Melanesia. Penyatuan ras-ras melanesia telah dilakukan dengan munculnya Melanesia Spherehead Group (MSG).

Gerakan separatis yang dilakukan oleh OPM merupakan suatu ironi dimana anak bangsa sendiri dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing sehingga mereka memperjuangkan agar Papua terlepas dari Indonesia. Mereka tidak menyadari bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak asing bukanlah hal yang gratis. Justru mereka ingin melakukan jajahan kepada masyarakat Papua secara tidak langsung. Bahkan bentuk separatis OPM ini adalah bentuk taktik devide et impera. Persaudaraan bangsa Indonesia dipecah belah agar dapat dikuasai oleh pihak asing. Hal sama yang pernah dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia pada masa penjajahan.

Sudah selayaknya anak bangsa yang ikut berperan di dalam OPM sadar bahwa mereka hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing. Mereka harus kembali mengingat bagaimana kemerdekaan diraih bersama-sama. Mengingat kembali bahwa Papua memang bagian utuh dari Indonesia. Bahkan rakyat Papua sendiri telah memilih senditi untuk menjadi bagian dari Indonesia melalui Pepera tahun 1969. Perlu dicamkan juga bahwa. Sejak diraihnya kemerdekaan dari Belanda, sejak saat itu juga semua rakyat Papua apapun ras dan sukunya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Indonesia tidak akan menjadi besar jika tidak adanya persatuan diantara banyak perbedaan. Sesungguhnya adanya upaya pembebasan Papua yang dimotori oleh pihak asing adalah bentuk ketakutan mereka jika Indonesia benar-benar bersatu. Mereka takut akan kekuatan terpendam yang dimiliki Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia akan menjadi suatu kekuatan besar di dunia. Pihak-pihak asing akan terus berupaya untuk menyuarakan pembebasan Papua. Mereka akan memanfaatkan isu-isu HAM agar Papua bebas dari Indonesia. Kejadian ini dapat kita amati melalui konflik agama yang terjadi di Tolikara, Papua. Konflik agama yang terjadi pada Idhul Fitri tahun 2015 kemarin sarat akan intervensi pihak asing. Warga negara asing (WNA) yang tergabung dalam GIDI patut menjadi bahan pertimbangan kita dalam memahami kasus Tolikara. Besar kemungkinan mereka sengaja membiarkan konflik GIDI terjadi hingga polisi harus melepaskan tembakan dalam rangka pengamanan sholat Id. Melalui kasus ini, mereka dapat menaikkan isu bahwa Pemerintah Indonesia telah melanggar HAM. Hal tersebut dilakukan dengan menyebarakan isu-isu melalui media online ataupun website buatan mereka. Mereka mencantumkan fakta yang diputarbalikkan. Mereka mengecam pemerintah telah melanggar HAM di Papua, mereka mengecam pemerintah melakukan genosida terhadap masyarakat Papua. Fakta-fakta yang disebarkan mereka sungguh bertolak belakang dengan keadaan Papua saat ini. Papua saat ini semakin berkembang, maju dan modern. Perhatian pemerintah kepada masyarakat Papua semakin meningkat. Buktinya ada beasiswa-beasiswa yang diberikan kepada masyarakat kelahiran Papua yang merupakan warga Indonesia juga. Mereka juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti halnya berkuliah di perguruan tinggi. Bahkan genosida yang dikatakan oleh kelompok OPM sangatlah tidak masuk akal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat sebanyak 3.593.803 orang pada sensus penduduk 2010 dengan laju pertumbuhan masyarakat papua sebesar 5,39 persen. Pertumbuhan penduduk di Papua terus bertambang. Memang tak bisa kita pungkiri bahwa pertumbuhan penduduk ini juga disebabkan adanya transmigran dari pulau lain. Akan tetapi adanya transmigran ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi papua agar lebih cepat, agar adanya transfer teknologi ke wilayah Papua yang dahulunya memang bisa dibilang sempat tertinggal. Hingga saat ini banya Organisasi Luar Negeri (NGO) serta negara lain yang menuding bahwa terjadi pelanggaran HAM di Papua. Apakah kita akan terus diam atas tudingan tidak benar oleh orang-orang asing tersebut. Apakah kita hanya terus diam ketika persaudaraan bangsa Indonesia terus di ganggu oleh orang asing yang Cuma tau secuil tentang Papua? Tidak! Papua adalah Indonesia. Mungkin mereka menggunakan kesamaan ras sebagai saudara. Akan tetapi kesamaan ras bukan artinya saudara. Mereka hanya memanfaatkan keadaan tersebut untuk kepentingan mereka. Mereka memanfaatkan masyarakat Papua sendiri untuk memecah belah Indonesia. Bercermin pada ras, Indonesia dan Malaysia saja yang sama ras masih saja sering terjadi ketegangan politik dan kepentingan Internasional. Bagaimana mungkin kita yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari jajahan Eropa tidak dianggap sebagai saudara. Kelompok separatis seperti OPM yang dipimpin oleh Benny Wenda adalah orang yang tamak, hanya mementingkan kepentingan pribadi. Mereka adalah orang-orang egois seperti perompak yang merusak dan membahayakan keselamatan orang lain untuk tujuan pribadi. Seharusnya jika memang mereka ingin masyarakan Papua, ya mari bersama-sama bangun Papua bukan menciptakan kerusuhan yang justru merugikan pada perekonomian di wilayah Papua itu sendiri. Gerakan OPM ini harus menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat. Kita harus bisa menyadarkan anak bangsa yang terpengaruh oleh pihak-pihak asing tersebut agar dapat kembali berbakti pada negeri, ikut serta dalam pembangunan bangsa.

KONTRA-

The movement is banned in Indonesia , and the trigger for the occurrence of independence for the province which resulted in charges of treason.

The Free Papua Movement was a separatist movement which threatens the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Indonesia . They do a very extreme ways in breaking the Province of Papua and Papua Barat out of the Government of Indonesia . Extreme ways such as insurgency by the West Papua National Liberation Army . The formation of the military wing is clearly a threat to the security of the country . Their existence raises a conflict with the Indonesian military until the gunfire and the incidence of fatalities. In fact, they perform diplomatic dialogue on countries allied ( Melanesia ) to be able to recognition as a state.

Movement led by Benny Wenda has had offices in several countries , namely Australia , England , the Netherlands and the Pacific islands countries . Through the activists , they voiced so liberating Papua Indonesia . Raising the petitions , the international well done . Fortunately , the state governments of Australia , Britain and the Netherlands recognize the sovereignty of the Republic of Indonesia as a country . However, efforts to Papua liberation more often voiced by activists OPM to Pacific Rim countries . They consider it as negaras one family will be able to provide support for the liberation of Papua . This was evidenced by the consistency of state support to an exemption from Papua Vanuatu . Vanuatu politics encouraged the establishment of Melanesia Sosialism concept that aims to unite the races of Melanesia . The unification of the Melanesian races have been conducted with the advent of Melanesia Spherehead Group ( MSG ) .

it is destroying the state motto Indonesia is " is different but still one " and tarnish the third principle of Pancasila , namely " Indonesian unity "

Separatist movements performed by the OPM was an irony in which the nation itself exploited by foreign parties so that they fight for Papua separated from Indonesia . They do not realize that the assistance provided by foreign parties is not free . Instead they want to do to the people of Papua colony indirectly . Even the OPM separatist forms are forms of divide et impera tactic . Brotherhood Indonesia fractured nation to be ruled by foreigners . Same thing ever undertaken by the Netherlands to Indonesia in the colonial period .

It is appropriate that the nation had a role in the OPM aware that they are only used by foreign parties. They should recall how the freedom achieved together. Recalling that Papua is an integral part of Indonesia. Even Papuans themselves have chosen senditi to be part of Indonesia through the Act of 1969. It should be borne in mind also that. Since he achieved independence from the Netherlands, since then also all the people irrespective of race and tribe of Papua is part of Indonesia. Indonesia would not be great if the lack of unity among the many differences. Indeed their liberation efforts in Papua led by foreigners is a form of fear them if Indonesia really united. They fear the power of pent-owned Indonesia. Diversity in Indonesia will become a major force in the world. Foreign parties will continue to work to voice Papuan liberation. They will utilize the human rights issues in order to free Papua from Indonesia. This event can be detected in the sectarian fighting in Tolikara, Papua. Religious conflicts that occurred in yesterday's Idhul Fitri 2015 will be full of foreign intervention. Foreign nationals (foreigners) who are members of the GIDI should be taken into consideration in understanding Tolikara case. It is probable that they deliberately let GIDI conflicts occur until the police had to open fire in order to secure the Id prayers. Through this case, they can raise the issue that the Indonesian government has violated human rights. This is done by menyebarakan issues through online media or websites they were made. They include the facts were distorted. They denounced the government has violated human rights in Papua, they criticized the government for committing genocide against the people of Papua. The facts are propagated them quite in contrast to the current state of Papua. Papua is currently growing, advanced and modern. The government's attention to the people of Papua is increasing. The proof is scholarships given to people born in Papua who is a citizen of Indonesia as well. They also get the right to a decent education as well as to study at college. Even genocide says OPM is not unreasonable. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), total population of the province of Papua and West Papua as many as 3,593,803 people in the population census in 2010 at a growth rate of 5.39 percent Papuans. Population growth in Papua continued mined. Indeed, we can not deny that population growth is also due to migrants from other islands. But the migrants aims to foster economic growth in Papua so much faster, so that the transfer of technology to the former territory of Papua are arguably had left behind. Until now banya Foreign Organizations (NGO) and other countries accused of human rights violations that occurred in Papua. Are we going to remain silent on the accusations to be false by the strangers. Are we just kept silent when the brotherly people of Indonesia continue being disturbed by a stranger who's just a piece of Papua tau? No! Papua is Indonesia. Maybe they use in common as brothers race. But the similarity of race instead means you. They just take advantage of the situation to their advantage. They take advantage of the Papuan people themselves to break up Indonesia. Reflecting on the race, Indonesia and Malaysia are the same race still frequent political tension and International interest. How is it that we are fighting for independence from European colonies are not considered as brothers. OPM separatist groups like that led by Benny Wenda is a greedy man, just above selfish interests. They are selfish people as pirates damaging and endangering the safety of others for personal purposes. Supposedly if indeed they want the Community Papua, yes let's together wake Papua not create violence that harm the economy in Papua itself. OPM should be a concern for the whole society. We must be aware of the nation's children are affected by foreign parties so they can be returned devotion to country, to participate in nation building.